DATABASE


Info Database

Dalam sistem penyimpanan konvensional, semua data, arsip atau informasi yang tertulis dalam lembaran kertas dikumpulkan dalam suatu buku ataupun map. Map-map/buku-buku yang sejenis diklasifikasikan menurut kelompok tertentu dan dimasukkan ke dalam laci tertentu dalam suatu lemari penyimpanan. Lemari-lemari ini berada dalam suatu ruangan khusus yang merupakan ruangan penyimpanan data. Untuk skala yang lebih besar, ruangan-ruangan ini berada dalam suatu gedung khusus penyimapanan data, seperti misalnya Gedung Arsip Nasional.

Di dunia IT, sistem penyimpanan data lebih dikenal dengan istilah Database System . Satuan terkecil dari data adalah huruf (karakter). Karakter-karakter ini menempati field-field tertentu yang membentuk suatu tabel. Tabel-tabel ini menempati suatu database tertentu. Sistem ini biasanya terdapat dalam suatu database server hanya saja Field, tabel dan database ini semuanya adalah bentuk imajiner, tidak kasat mata dan hanya dapat disimbolkan. Informasi baru bisa dihasilkan dari pengolahan dan manipulasi data-data yang diinginkan.

Sebagai komparasi, satu buah server dapat sebanding dengan satu buah gedung penyimpanan data atau bahkan lebih.

Data akan sangat optimal kalau sesuai dengan kapasitasnya di server. Bisa kita bayangkan mubazirnya sebuah gedung arsip yang isinya kosong melompong dimana hanya 1-2 ruangan saja yang terisi data dan ruangan tersebutpun hanya terdiri dari beberapa lemari yang juga hanya terisi oleh sedikit data. Oleh karena itu, kekayaan database sangat bergatung dari hasil input yang dilakukan. Artinya, peran aktif insan arkeolog sangat menentukan dari isi databse itu sendiri.

Informasi akhir dari database ini dapat ditampilkan di halaman website dimana sasaran penerima informasi dapat di kategorikan dalam beberapa tipe sebagai contoh; Publik (semua pengguna internet), Anggota (terdaftar), Staff, dll.

Multimedia dan GIS

Untuk melengkapi varian informasi yang ingin disajikan sangatlah tidak memadai kalau informasi yang ingin disajikan tidak berupa multimedia. Ibarat sebuah museum yang hanya memamerkan tulisan-tulisan dean deskripsi obyek arkeologi tanpa dilengkapi dengan gambar. Di museum yang modern, pengunjung dapat menikmati fasilitas ruangan teater yang khusus memvisualisasikan imajinasi mengenai obyek tertentu.

Dibeberapa website arkeologi tertentu bahkan multimedia disajikan secara real time melalui teknologi streaming .

Konten yang lebih mutakhir seperti visualisasi dan menyajikan data spasial dan Smart Map dapat dilakukan dari hasil intepretasi metode GIS (Geographic Information System / Sistem Informasi Geografis).

Jenis data yang dapat digunakan untuk aplikasi GIS ini adalah:

· Digitized & scanned map

· Databases

· GPS

· Remote Sensing

· Field Sampling of Attributes

Dengan menggunakan sistem GIS ini kebutuhan konten arkeologi mengenai proyek-proyek arkeologi dan peta situs purbakala dapat terpenuhi.

Database ristek

Saat ini Database Riset Iptek memiliki database riset yang berasal dari 163 lembaga riset yang tersebar di Lembaga Penelitian LPND, Departemen teknis dan Universitas. Koleksi database yang dimiliki terhimpun di dalam database lembaga riset, database sumberdaya manusia, database penelitian, database publikasi, database pertemuan ilmiah, dan database paten yang dihasilkan oleh lembaga riset terkait. Saat ini total koleksi data yang dimiliki berjumlah 1.733 data. Namun dengan fasilitas dan disain sistem database riptek yang berkelanjutan dan terdistribusi antar lembaga riset, maka koleksi data riset diharapkan akan terus bertambah sehingga menjadi semakin lengkap dan layak untuk dijadikan rujukan data riset nasional. Berikut ini adalah sarana pencarian data riset dan statistik online data riset. Statistik ini digenerate secara otomatis dari data yang ada di dalam database riset iptek.

Database pembalakan liar

Conservation International Indonesia bekerja sama dengan Departemen Kehutanan (Dephut) hari ini meluncurkan sistem database pelacakan kasus perdagangan ilegal hidupan liar (illegal wildlife trade) dan pembalakan liar (illegal logging) yang terjadi di Papua.
Peluncuran yang dihadiri antara lain oleh pejabat Eselon I, II, III di jajaran Dephut; instansi terkait; lembaga swadaya masyarakat; serta media ini dibuka oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Dirjen PHKA), Koes Saparjadi.
Direktur Conservation International Indonesia (CII), Jatna Supriatna, mengatakan,” Pengembangan sistem database ini bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh data dan informasi kasus tindak pidana kehutanan konservasi mulai dari proses deteksi tindak pidana hingga penyelesaian di pengadilan.” Selain itu, ia menambahkan, informasi yang terdapat dalam program ini juga dapat digunakan untuk mengevaluasi program pengamanan, mengetahui kinerja petugas, memantau perkembangan sejumlah kasus yang terjadi, berdasarkan data terkini dan akurat. Program ini juga dilengkapi dengan sejumlah tabel dan grafik yang dapat digunakan untuk membuat laporan/statistik tahunan tindak pidana kehutanan/konservasi yang sedang dan telah ditangani.

Pengembangan database kasus yang terjadi di Papua diawali dengan pengumpulan data kuantitatif yang didapat baik secara resmi maupun investigasi tim lapangan terhadap instansi terkait, antara lain dinas kehutanan kabupaten, Dinas Kehutanan Propinsi Papua, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Papua I dan II, Sub Seksi KSDA, kepolisian, TNI AL, kejaksaan, pengadilan, dan media. Hingga saat ini, telah terkumpul data kasus perdagangan ilegal hidupan liar dari 1998-2004 dan data kasus pembalakan liar dari 2000-2004.
Agustinus Wijayanto dari CII Papua mengungkapkan untuk kasus perdagangan ilegal hidupan liar, ditemukan 160 kasus dan 5 kasus yang masuk ke pengadilan dengan rincian 4 kasus divonis bersalah, 1 kasus dinyatakan lepas (bersalah tapi tidak melawan hukum), dan sisanya berupa pembinaan, tidak diproses, dan sedang diproses. Rata-rata hukuman badan (penjara) yang diberikan antara 3-12 bulan dan denda antara Rp 150.000 – Rp 7.000.000. Kasus yang ditemukan terjadi di Jayapura, Biak, Manokwari, Sorong, Serui, Merauke, Timika, Fakfak, Bintuni.
Sementara itu, lanjutnya, ditemukan 58 kasus pembalakan liar dan 12 kasus yang masuk di pengadilan dengan rincian 9 kasus divonis bersalah, 2 kasus dinyatakan lepas (bersalah tapi tidak melawan hukum), 1 kasus bebas, dan sisanya berupa pembinaan, tidak diproses, dan sedang diproses. Hukuman badan (penjara) yang diberikan berkisar antara 8-12 bulan dan denda antara Rp 500.000 – Rp 30.000.000. Kasus-kasus tersebut terjadi di Sorong, Manokwari, Jayapura, Nabire, Merauke, Bintuni, Fakfak, dan Wamena. Dalam database ini terlihat, pada tahun 2000-2002, 40 kasus yang terjadi di sebagian besar wilayah Papua hanya mencapai volume kayu ilegal 44.532 m3 dan 6.356 batang. Sedangkan dari 2003-2004, terdapat 18 kasus dengan volume 68.718 m3 dan 14.656 batang. Agus menambahkan bahwa hukuman badan (penjara) dan denda yang diberikan belum menunjukkan indikasi efek jera bagi si pelaku. Sementara itu, ribuan meter kubik kayu masih saja keluar Papua dan belum banyak tersentuh hukum.
Maraknya praktek perdagangan ilegal hidupan liar di Papua saat ini pun cukup memprihatinkan. “Satwa dan tumbuhan yang dilindungi dan tidak boleh diperdagangkan telah menjadi ‘objek’ untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat lokal dan ***** sesaat. Begitu juga dengan praktek pembalakan liar, yang merusak ekosistem dan keanekaragaman hayati di dalamnya,”Agus menambahkan.
Saat proses pengumpulan data kuantitatif kasus-kasus yang terjadi di lapangan, ia mengemukakan beberapa kendala yang ditemui antara lain, belum terintegrasinya informasi untuk memudahkan pelacakan kasus yang terjadi, pengarsipan yang tidak sistematis, data yang tidak diperbarui, kurangnya pemantauan terhadap perkembangan kasus, alur pelaporan yang tidak jelas, tidak laporan tahunan mengenai fluktuasi tindak pidana yang terjadi dan penyelesaiannya. Hal ini tentu saja akhirnya berdampak pada sulitnya aparat penegak hukum dan masyarakat untuk memantau kinerja pelaksanaan penegakan hukum kasus tindak pidana kehutanan/konservasi.
Pelatihan informal mengenai program database ini telah diberikan kepada sekitar 28 staf teknis dari beberapa instansi lokal; antara lain Dinas Kehutanan Propinsi Papua, BKSDA Papua I-Jayapura, BKSDA Papua II-Sorong, Dinas Kehutanan Sorong, dan Balai Taman Nasional (BTN) Wasur Merauke.

“Program ini juga sudah diperkenalkan dan diinstal di Direktorat Perlindungan Hutan Dephut. Berfungsinya staf yang terlatih dan program database itu masih tergantung pada satu faktor terpenting, yaitu kemauan (political will) dari pengambil keputusan. Data dan informasi ini akan menjadi kekuatan untuk menentukan prioritas dalam menangani masalah perdagangan ilegal hidupan liar dan pembalakan liar, mengukur kinerja lembaga terkait dan personilnya sehingga apresiasi dapat diberikan sesuai kinerjanya. Kemauan pengambil kebijakan memerlukan dukungan dari semua pihak dan itu semua memerlukan proses. Kita tidak lagi bicara bisa atau tidak bisa, tetapi mau atau tidak mau untuk belajar agar menjadi lebih baik,” Agus menambahkan.

Terkait dengan pengembangan database ini, Agus mengharapkan pemerintah dapat memberikan prioritas yang sama terhadap kedua masalah yang ada baik pembalakan liar maupun perdagangan ilegal hidupan liar. “Komunikasi dan koordinasi antara aparat penegak hukum terkait juga perlu terus ditingkatkan. Selain itu perlu dilakukan pemantauan perkembangan kasus yang ditangani dan mempercepat proses kasus-kasus yang belum terselesaikan pada instansi penegak hukum terkait,” ujarnya. Ia juga menyarankan perkembangan ataupun fluktuasi kasus yang terjadi dan ditangani dapat secara periodik diinformasikan kepada masyarakat dan media.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Dirjen PHKA), Koes Saparjadi mengatakan dalam sambutannya,” Database ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya pemerintah guna mengatasi kasus-kasus perdagangan ilegal hidupan liar dan pembalakan liar khususnya di Papua yang semakin meningkat dan daerah lain di Indonesia, sehingga diharapkan sistem akan mempermudah proses pelacakan hingga penyelesaian kasus tindak pidana yang terjadi.” Lebih lanjut, ia mengharapkan program ini dapat diterapkan dan dikembangkan di masing-masing BKSDA dan taman nasional di seluruh Indonesia.

SINGLE IDENTITY NUMBER PADA DATABASE

Konsep SIN diwujudkan dengan suatu nomor unik

yang terpadu dalam satu kartu identitas yang

diberikan kepada seorang warga negara yang telah

memenuhi syarat sesuai peraturan perundangan yang

berlaku. SIN dianggap sebagai pendekatan terbaik

karena SIN bersifat sebagai “kode pemersatu” yang

menyatukan berbagai sistem informasi kependudukan

yang dimiliki instansi-instansi tanpa merombak

bentuk dasar dari sistem database instansi tersebut.

Masalah yang muncul disini adalah, kebijakan yang

ada belum secara tegas mengatakan bahwa adanya SIN

yang menjadi satu-satunya pointer (referensi) untuk

mendapatkan data kependudukan. Yang paling dekat

dengan konsep SIN ini adalah Nomor Induk

Kependudukan (NIK) yang selama ini melekat pada

Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sampai saat ini belum

ada mekanisme yang bisa menjamin tidak terjadinya

NIK ganda atau KTP ganda.

Di sisi lain, hampir semua transaksi layanan publik,

seperti pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM),

passport, sertifikat tanah, dll., harus menyertakan KTP.

Kalau dari hulunya sudah tidak ada mekanisme yang

bisa menjamin identitas tunggal, maka seluruh

identitas turunannya juga sulit untuk bisa dilakukan

verifikasi, authentikasi, dan validasi. Akibat

selanjutnya, hal ini dapat menimbulkan ancaman

terhadap keamanan negara, karena seseorang bisa

memperoleh identitas ganda.

Penerapan konsep SIN dinegara seperti Indonesia yang

penduduknya lebih dari 200 juta orang dengan letak

geografisnya yang tersebar di ribuan pulau-pulau,

bukanlah hal yang mudah. Pengalaman beberapa

negara yang telah menerapkan identitas tunggal dan

mempunyai database nasional kependudukan, menjadi

“guru” yang baik untuk dipelajari.

Tulisan ini akan menguraikan secara singkat

penerapan SIN di beberapa negara lain, membahas

arsitektur database kependudukan, dan mengusulkan

strategi penerapan SIN dan database kependudukan di

Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s